Cyber Muslim Army

Data BARU Tentang PDI-P

KEGADUHAN TIADA AKHIR (skenario Dajjal kasat Mata) Meski sekarang sedang bulan Ramadhan bahkan sudah menjelang berakhir, kegaduhan di negeri ini nampaknya tidak ada tanda tanda mau mereda. Setelah red notice, blue notice ditolak Interpol ,police to police gagal paham & ancaman pencabutan paspor HRS tiada akhirnya, tudingan kepada Pak Amin Rais terkait kasus korupsi Alkes, Kasus pencemaran nama baik Polri oleh Novel Baswedan, Pansus KPK, muncul lagi sekarang: 1. Statement politikus PDIP (Musda Mulia) yang mengatakan bahwa LGBT itu halal. Yang bikin kesel kenapa Musda Mulia berpakaian seperti orang muslim (dijilbab)??, sungguh memalukan umat muslim. 2. Adanya penangkapan pimpinan beberapa ormas islam di Medan. 3. Pembubaran acara bedah buku sekaligus buka bersama di Cirebon. 4. Pembahasan RUU PEMILU disinyalir akan mengarah ke keputusan capres 2019 adalah CALON TUNGGAL. Analisa saya, peristiwa2 tsb sangat kental dengan urusan pilpres 2019. Berkaca dari kekalahan Ahok/PDIP di pilpres DKI, maka Penguasa sekarang yg didukung oleh 2 partai besar diantaranya PDIP & NASDEM, sadar bahwa muslim di Indonesia sekarang benar2 telah berubah menjadi lebih cerdas dalam hal mengimplementasikan ajaran agamanya, terutama dalam hal memilih pemimpin. Hal tersebut tidak terlepas dari pengaruh adanya Aksi Bela Islam berjilid2 disamping karena izin Allah SWT. Selain itu issue Jokowi terkait dg PKI tidak juga mereda, meskipun Jokowi sudah tegas2 membantahnya. Juga keberadaan media televisi Metro TV milik NASDEM bagi sebagian besar umat muslim adalah sbg Metro Tivu sdh tidak dipercaya lagi berita2 ataupun acara2 talkshownya. Akibat hal tsb, maka capres 2019 dari PDIP & NASDEM, yaitu Jokowi kemungkinan besar akan anjlok perolehan suaranya di pilpres 2019. Untuk menanggulangi hal tsb nampaknya upaya/strategi politik yg ditempuh oleh PDIP & sekutunya mulai dari kemarin2 sampai menjelang pilpres 2019 dilakukan melalui 2 pendekatan, yaitu pendekatan sosial kemasyarakatan & pendekatan konstitusi. Pendekatan sosial kemasyarakatan yg sdh dilakukan antara lain: 1. Menurunkan rasa simpati terhadap penggerak Aksi Bela Islam melalui kriminalisasi Ust. Alkhotot, HRS, Amin Rais & entah siapa lagi yang akan dikriminalisasi. 2. Menurunkan rasa simpati umat muslim terhadap ormas2 Islam melalui rencana pembubaran HTI, FPI, mengkaitkan soal khilafahnya ISIS dg HTI & penangkapan pimpinan beberapa ormas Islam di Medan. Diharapkan hal ini akan menurunkan kepercayaan umat muslim jika diseru/diajak untuk melakukan Aksi Bela Islam pada jilid berikutnya. 3. Membiarkan beberapa pimpinan atau tokoh islam yang bersebrangan dg FPI memberikan statement2 menghujat/menghina/ menantang terhadap ormas FPI & pendukung FPI, baik di dunia maya maupun di media mainstream agar terjadi bentrok diantara ormas Islam sendiri sehingga akan menurunkan simpati umat muslim terhadap ormas Islam, baik yang pro FPI maupun yang contra dg FPI. 4. Mengesankan bahwa umat muslim taat itu radikal, anti pancasila & antikebhinekaan dg cara membubarkan acara bedah buku & buka puasa di Cirebon. 5. Menarik simpati kaum LGBT dg mengatakan bahwa LGBT itu halal. Makanya waktu kasus pesta LGBT di Jakarta Utara beberapa waktu lalu pelakunya tidak diproses secara hukum, malah dilepaskan. 6. Mengabaikan permintaan pentolan Aksi Bela Islam 212 melalui KOMNAS HAM agar kasus chats mesum HRS & FH serta tuduhan2 lainnya terhadap HRS dihentikan. Penolakan tsb dimaksudkan untuk memberi kesan bahwa HRS & FPI dianggap bersalah telah membuat kegaduhan di negeri ini & tidak dimaafkan oleh Penguasa. Ujung2nya kaum muslim menjadi tidak simpati lagi terhadap HRS & FPI. Adapun pendekatan melalui konstitusi dengan cara menggoreng RUU PEMILU agar dihasilkan capres CALON TUNGGAL dimana Pak Jokowi melenggang sendiri tanpa lawan. ..........

Postingan ini Terkunci untuk melanjutkan dan mengetahu data ini,silakan Sukai kami untuk membuka kunci. Terima kasih.

Xem chi tiết »

KEGADUHAN TIADA AKHIR (skenario Dajjal kasat Mata)

Meski sekarang sedang bulan Ramadhan bahkan sudah menjelang berakhir, kegaduhan di negeri ini nampaknya tidak ada tanda tanda mau mereda. Setelah red notice, blue notice ditolak Interpol ,police to police gagal paham & ancaman pencabutan paspor HRS tiada akhirnya, tudingan kepada Pak Amin Rais terkait kasus korupsi Alkes, Kasus pencemaran nama baik Polri oleh Novel Baswedan, Pansus KPK, muncul lagi sekarang:
1. Statement politikus PDIP (Musda Mulia) yang
    mengatakan bahwa LGBT itu halal. Yang bikin
    kesel kenapa Musda Mulia berpakaian
    seperti orang muslim (dijilbab)??, sungguh
    memalukan umat muslim.
2. Adanya penangkapan pimpinan beberapa
    ormas islam di Medan.
3. Pembubaran acara bedah buku sekaligus
    buka bersama di Cirebon.
4. Pembahasan RUU PEMILU disinyalir akan
    mengarah ke keputusan capres 2019 adalah
    CALON TUNGGAL.

Analisa saya, peristiwa2 tsb sangat kental dengan urusan pilpres 2019.
Berkaca dari kekalahan Ahok/PDIP di pilpres DKI, maka Penguasa sekarang yg didukung oleh 2 partai besar diantaranya PDIP & NASDEM, sadar bahwa muslim di Indonesia sekarang benar2 telah berubah menjadi lebih cerdas dalam hal mengimplementasikan ajaran agamanya, terutama dalam hal memilih pemimpin. Hal tersebut tidak terlepas dari pengaruh adanya Aksi Bela Islam berjilid2 disamping karena izin Allah SWT. Selain itu issue Jokowi terkait dg PKI tidak juga mereda, meskipun Jokowi sudah tegas2 membantahnya. Juga keberadaan media televisi Metro TV milik NASDEM bagi sebagian besar umat muslim adalah sbg Metro Tivu sdh tidak dipercaya lagi berita2 ataupun acara2 talkshownya. Akibat hal tsb, maka capres 2019 dari PDIP & NASDEM, yaitu Jokowi kemungkinan besar akan anjlok perolehan suaranya di pilpres 2019.
Untuk menanggulangi hal tsb nampaknya upaya/strategi politik yg ditempuh oleh PDIP & sekutunya mulai dari kemarin2 sampai menjelang pilpres 2019 dilakukan melalui 2 pendekatan, yaitu pendekatan sosial kemasyarakatan & pendekatan konstitusi.
Pendekatan sosial kemasyarakatan yg sdh dilakukan antara lain:
1. Menurunkan rasa simpati terhadap
    penggerak Aksi Bela Islam melalui kriminalisasi Ust.
    Alkhotot, HRS, Amin Rais & entah siapa lagi
    yang akan dikriminalisasi.
2. Menurunkan rasa simpati umat muslim
    terhadap ormas2 Islam melalui rencana
    pembubaran HTI, FPI, mengkaitkan soal
    khilafahnya ISIS dg HTI & penangkapan
    pimpinan beberapa ormas Islam di Medan.
    Diharapkan hal ini akan menurunkan
    kepercayaan umat muslim jika diseru/diajak
    untuk melakukan Aksi Bela Islam pada jilid berikutnya.
3. Membiarkan beberapa pimpinan atau tokoh
    islam yang bersebrangan dg FPI memberikan
    statement2 menghujat/menghina/
    menantang terhadap ormas FPI &
    pendukung FPI, baik di dunia maya maupun
    di media mainstream agar terjadi bentrok
    diantara ormas Islam sendiri sehingga akan
    menurunkan simpati umat muslim terhadap
    ormas Islam, baik yang pro FPI maupun yang
    contra dg FPI.
4. Mengesankan bahwa umat muslim taat itu
    radikal, anti pancasila & antikebhinekaan dg
    cara membubarkan acara bedah buku & buka
    puasa di Cirebon.
5. Menarik simpati kaum LGBT dg mengatakan
    bahwa LGBT itu halal. Makanya waktu kasus
    pesta LGBT di Jakarta Utara beberapa waktu
    lalu pelakunya tidak diproses secara hukum,
    malah dilepaskan.
6. Mengabaikan permintaan pentolan Aksi Bela Islam 212
    melalui KOMNAS HAM agar kasus chats
    mesum HRS & FH serta tuduhan2 lainnya terhadap
    HRS dihentikan. Penolakan tsb dimaksudkan
    untuk memberi kesan bahwa HRS & FPI
    dianggap bersalah telah membuat
    kegaduhan di negeri ini & tidak dimaafkan
    oleh Penguasa. Ujung2nya kaum muslim
    menjadi tidak simpati lagi terhadap HRS &
    FPI.

Adapun pendekatan melalui konstitusi dengan cara menggoreng RUU PEMILU agar dihasilkan capres CALON TUNGGAL dimana Pak Jokowi melenggang sendiri tanpa lawan.

Jadi karena ada keterkaitan yg sangat kental dengan 2 strategi untuk memenangkan pilpres 2019 oleh PDIP & sekutunya, maka kegaduhan2 di negeri ini seperti 4 peristiwa yang saya sampaikan di atas dan peristiwa2 besar berikutnya yg mungkin akan terjadi tidak akan berhenti minimal sampai pilpres 2019 berakhir. Capek deh...

Xem chi tiết »

DPO Paisal R

Seorang Anak Atan Nana Akun Faisal ini ternyata hanya seorang anak kecil belasan tahun yang memosting Gambar
Group FPI Ormas Terlarang Dengan Link FB https://www.facebook.com/encangpokcoy
Yang Di sana Terdapat Beberapa Admin
1.Lisa Aza
2.Judie Damora Hakue
3.Rizqia Amani
4.Rika Susilawati
5.David
6.Elisabeth Pracika Ginting
7.Arlina Utie
Yang kami selidiki Ternyata Pengurus Group Ini adalah para Simpatisan Ahoker Yang merasa sakit hati dengan di penjarakannya ahok dan kalau pada Pilkada DKI 2017

Xem chi tiết »

Pemberi Fasilitas Demo 2 Desember Terancam Pidana jika…

SEMARANG Media Online– Kepolisian Daerah Jawa Tengah mengancam akan memberi sanksi kepada para pihak yang memberikan sarana dan fasilitas untuk unjuk rasa di Jakarta pada 2 Desember 2016.

“Berdasarkan info intelijen tetap ada yang berangkat ke Jakarta pada aksi 2 Desember besok,” kata Kapolda Jateng Inspektur Jenderal Condro Kirono, di sela apel konsolidasi mengawal kebinekaan di Lapangan Simpang Lima Semarang, Senin (27/11/2016).

Hadir dalam kesempatan apel itu, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Panglima Kodam IV Diponegoro Mayor Jenderal Jaswandi, Ketua MUI Jawa Tengah Ahmad Daroji, serta prajurit dari berbagai kesatuan.

Condro menegaskan, sanksi akan ditegakkan jika kegiatan unjuk rasa tersebut berujung pada tindak pidana. Jika hal itu terjadi, maka polisi akan menyelidiki siapa yang memberi fasilitas dan dana.

Selain itu, polisi juga mengatur kendaraan angkutan yang dipakai ke Jakarta. Ia mengingatkan pada Organda agar tidak menyalahgunakan trayek dalam memfasilitasi warga ke Jakarta.

“Penggunaan sarana transportasi harus sesuai penggunaan trayek. Organda sudah sosialisasi perpindahan satu tempat ke tempat lain ada trayeknya,” kata dia.

Dalam apel kebinekaan sendiri, Kapolda membacakan maklumat yang berisi empat poin utama. Maklumat itu antara lain, pertama dalam penyampaian pendapat, masyarakat Jateng bertanggung jawab mematuhi hak orang lain, menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa; kedua dilarang membawa senjata api, senjata pemukul, atau yang membahayakan.

Ketiga, pemberian fasilitas sarana dan fasilitas unjuk rasa yang menimbulkan pidana dapat dikenakan sanksi; dan penggunaan sarana transportasi harus sesuai penggunaan trayeknya. | KOMPAS.com

Xem chi tiết »

Nasi Bungkus dan Air Mineral Tersedia Gratis Sepanjang Jalan untuk Peserta 212 dari Ciamis

Jawa Barat Media Online -HATI siapa yang tidak akan bergetar melihat ribuan mujahid Ciamis yang kemarin sempat long march jalan kaki. Jika hatimu tak bergetar, maka berdukalah. Karena mungkin hatimu sedang sakit tertutup debu-debu duniawi.

Jika iman sudah memanggil, maka tak ada yang bisa menghalangi. Jarak yang jauh bukan menjadi masalah. Konsumsi yang mungkin terlihat sulit, bukan menjadi rintangan. Karena mereka yakin bahwa pertolongan Allah begitu dekat.

Dan keyakinan mereka berbuah manis. Ketika mereka berjalan baru menempuh jarak 50 km, ternyata pemerintah mencabut larangan untuk bus yang selama ini menolak mengangkut peserta aksi.

Di saat perut minta haknya untuk diisi, ternyata sepanjang jalan yang dilalui, banyak masyarakat yang memberikan pertolongan secara sukarela. Ribuan nasi bungkus beserta air mineral tersedia gratis untuk mereka. Indahnya kebersamaan ini.

Siapakah yang menggerakan pertolongan itu? Tentu Allah. Karena mereka berjuang mengharap “bayaran” dari Allah semata, maka Allah pun membalasnya spontan di dunia. Allah tak akan menelantarkan hamba-Nya yang berjuang ikhlas untuk-Nya semata.

Dan saya yakin aksi 212 di Jakarta nanti tak akan pernah sepi dari pertolongan-Nya. Para peserta aksi tak perlu takut kelaparan atau kehausan, karena Allah akan menjaga mereka. [Widi Astuti]

Xem chi tiết »

Aung San Suu Kyi Tunda Kunjungan ke Indonesia

Yangon - Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi menunda kunjungannya ke Indonesia pada Desember mendatang. Penundaan ini diumumkan setelah kepolisian Indonesia menggagalkan rencana pengeboman Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta.

Seperti dilansir AFP, Selasa (29/11/2016), Suu Kyi berencana untuk mengunjungi Indonesia setelah melakukan kunjungan ke Singapura pada 30 November hingga 2 Desember mendatang. Namun seorang pejabat senior Kementerian Luar Negeri Myanmar menyatakan rencana kunjungan itu ditunda.

"Kami menunda kunjungan ke Indonesia karena persoalan di Rakhine dan juga wilayah utara Shan State," terang Wakil Direktur Jenderal Kementerian Luar Negeri Myanmar, Aye Aye Soe. Shan State merupakan lokasi pertempuran militer Myanmar dengan pemberontak etnis.

"Rencana kunjungan akan diatur dalam waktu dekat," tutur Aye Aye Soe kepada AFP, sembari membantah penundaan ini didasari alasan keamanan.

Baca juga: Negara Barat Makin Prihatin Akan Cara Suu Kyi Tangani Kekerasan di Myanmar

Namun diketahui pekan lalu, Polri menangkap sejumlah terduga teroris di beberapa wilayah. Terduga teroris perakit bom bernama Rio Priatna Wibowo ditangkap pada Rabu (23/11), di Majalengka, Jawa Barat. Dalam penangkapan itu, polisi menyita sejumlah besar peledak dengan kekuatan tinggi.

Pada Sabtu (26/11), Detasemen Khusus (Densus) 88/Antiteror menangkap terduga teroris bernama Bahrain Agam di Aceh Utara. Lalu pada Minggu (27/11) pagi, Densus 88 meringkus satu lagi terduga teroris bernama Saiful Bahri di Serang, Banten. Baik Bahrain maupun Saiful sama-sama diyakini sebagai anggota jaringan Rio Priatna Wibowo. Dari penangkapan itu, terungkap rencana pengeboman sejumlah lokasi, termasuk Kedubes Myanmar di Jakarta.

"Tersangka (Saiful-red) turut merencanakan pengeboman di Gedung DPR RI, Mabes Polri, Kedutaan Myanmar dan Stasiun TvOne dan Metro TV," terang Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar dalam keterangannya kepada detikcom, Minggu (27/11).

Ditambahkan Boy Rafli, bahwa anggota jaringan Rio Priatna Wibowo juga merupakan anggota kelompok Jemaah Ansar Daulah atau JAD, yang telah berbaiat kepada militan radikal Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). "Kelompok jaringan Rio merupakan sel JAD yang berbaiat kepada ISIS," ungkap Boy.

Baca juga: Polri: Terduga Teroris Banten Rencanakan Bom Gedung DPR dan Mabes Polri

Sementara itu, terkait krisis kemanusiaan di Rakhine, Myanmar, sejumlah unjuk rasa digelar di beberapa negara termasuk Indonesia. Ratusan demonstran menggelar aksinya di Jakarta, pekan lalu, menyerukan pemerintah memutuskan hubungan diplomatik dengan Myanmar terkait penindasan kepada minoritas Rohingya di Rakhine.

(nvc/bpn)
Aung San Suu Kyi Tunda Kunjungan ke Indonesia
Aung San Suu Kyi saat berpidato di hadapan Majelis Umum PBB (REUTERS/Carlo Allegri)

Xem chi tiết »

Demo 212, DKI siapkan tiga hal ini

JAKARTA. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mempersiapkan tiga hal terkait pelaksanaan aksi damai yang akan berlangsung Jumat (2/12) mendatang di Monumen Nasional (Monas).

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono menjelaskan, hal pertama yang dipersiapkan adalah terkait ketersediaan toilet mobile.

BACA JUGA :
Kadin: Demo 212 bikin perputaran rupiah tersendat
Antisipasi demo, polisi tetap siagakan personel
"Di samping juga toilet yang ada ratusan di Monas, ditambah mobil toilet nanti akan ditambah lagi bantuan (tangki air dari) Transjakarta empat mobil. Jadi semua 12 mobil toilet, 4 diantaranya untuk mengambil air wudhu," kata Sumarsono, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (28/11).

Kedua, Pemprov DKI Jakarta akan mempersiapkan tenaga kesehatan. Sebanyak 50 petugas kesehatan dan 15 ambulance akan disiagakan selama aksi. Rumah sakit umum yang ada di sekitar Monas juga dibuka selama 24 jam.

Pemprov DKI Jakarta juga menyiagakan mobil pemadam kebakaran.

"3.000 personel Satpol PP kami kerahkan untuk pengamanan," kata Sumarsono.

Selain itu, pada hari tersebut, Pemprov DKI Jakarta akan menutup wisata ke Tugu Monas. Para pendemo bisa memarkirkan kendaraan mereka di Lapangan Banteng, Masjid Istiqlal, dan Lapangan IRTI Monas.

Dia memperkirakan taman di Monas akan rusak karena banyaknya jumlah massa yang melakukan aksi.

"Saya yakin itu, kemarin aja (saat aksi 4 November) 6.600 tanaman rusak. Pokoknya usul saya tanaman itu tanam yang berduri aja, kalau berduri kan orang takut," kata Sumarsono. (Baca: Polda Metro Jaya Akan Kawal Demo 2 Desember secara Humanis)

Polri dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) sepakat aksi unjuk rasa pada 2 Desember dipusatkan di Monas.

GNPF MUI menuntut agar tersangka dugaan penista agama, Basuki Tjahaja Purnama, segera ditahan. Massa juga akan menuntut kasus Ahok untuk segera dilimpahkan ke pengadilan. Demonstrasi akan berlangsung sejak pukul 08.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB. (Kurnia Sari Aziza)

Editor : Sanny Cicilia
Sumber : Kompas.Com

Tags demonstrasi 2 Desember
TOPIK #DEMO 212
Penjualan tiket kereta jelang demo 212 normal
Penjualan tiket kereta jelang demo 212 normal
Polri minta warga luar Jakarta tak ikut aksi 212
Polri minta warga luar Jakarta tak ikut aksi 212
Polri siagakan 22.000 personel amankan demo 212
Polri siagakan 22.000 personel amankan demo 212
Demo 212, DKI siapkan tiga hal ini
Demo 212, DKI siapkan tiga hal ini
Warga Lampung diimbau tak ke Jakarta untuk berdemo
Warga Lampung diimbau tak ke Jakarta untuk berdemo
Kadin: Demo 212 bikin perputaran rupiah tersendat
Kadin: Demo 212 bikin perputaran rupiah tersendat